Latar Belakang
Strategi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah seperti dapat dilihat dalam dokumen RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) ditekankan pada perbaikan dan pemerataan kualitas hidup masyarakat, sekaligus ditujukan pula untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai.
Dengan diberlakukannya undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan otonomi daerah, Kota Tangerang mempercepat sinergi potensi daerahnya dengan meningkatkan proses pembangunan di berbagai sektor, baik sosial, politik, ekonomi, keamanan, sumber daya manusia, termasuk sektor sarana dan prasarana perkotaan serta sektor-sektor lainnya. Pada hakekatnya setiap kegiatan pembangunan menghendaki perubahan di segala bidang kehidupan. Perubahan-perubahan tersebut berpengaruh dalam tatanan kehidupan masyarakat. Pembangunan bukan hanya dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan efek samping yang tidak dikehendaki dan mengandung resiko bila tidak dikelola dengan baik, yaitu dalam bentuk pencemaran/ perusakan lingkungan. Pelaksanaan pembangunan di segala sektor kegiatan menghasilkan peningkatan yang cukup berarti bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Kota Tangerang khususnya. Kondisi seperti ini berdampak pada perubahan pola hidup dan konsumsi masyarakat yang diindikasikan dengan peningkatan kebutuhan akan Air Minum.
Sesuai dengan peranan, kedudukan dan fungsi Kota Tangerang secara geografis yang merupakan penyangga DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, serta penghubung arus pergerakan regional proses Timur Barat dan sebagai kota terdepan di wilayah Banten, mengandalkan pada kegiatan–kegiatan sektor ekonomi, sebagai penggerak utama perkembangan kota yang memungkinkan kota Tangerang memiliki daya saing yang tinggi. Dengan adanya perkembangan kota, maka kota Tangerang menghadapi permasalahan yang kompleks, sehingga diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan melibatkan komponen-komponen sumber daya daerah.
